Jakarta, 9 November 2026 – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2027. Dukungan anggaran tersebut untuk memastikan berbagai program pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak dapat mulai dilaksanakan sejak awal tahun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp33 triliun untuk kegiatan kementerian dan lembaga (K/L) pada 2027 serta sekitar Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi dan akan diluncurkan ke tahun berikutnya.
Baca Juga Ini di InfoRayaNews.Com
“Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan. Tahun depan itu, kami sampaikan Bapak Presiden tadi adalah anggarannya lebih kurang Rp42 triliun. Bukannya kepada saya ya, tapi kepada Kementerian Lembaga, PU, Kementerian Dasar,” ujar Tito usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).
Tito mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut telah disusun berdasarkan program dan target pemulihan yang terukur. Cakupannya meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar, hingga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan pemerintah untuk mendukung kebutuhan anggaran percepatan pemulihan pascabencana. Kepastian dukungan ini menjadi penting agar kementerian dan lembaga terkait dapat segera mempersiapkan pelaksanaan program, tanpa harus menunggu terlalu lama hingga tahun anggaran berjalan.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Tito mengusulkan agar proses persetujuan anggaran dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan demikian, kementerian dan lembaga terkait dapat segera mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan sekaligus memulai proses lelang dini.
“Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat,” jelas Tito.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat kembali berjalan pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027. Percepatan ini sekaligus untuk mencegah terhambatnya pelaksanaan program akibat persoalan administrasi maupun kesiapan anggaran.
“Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer, Januari, paling lambat Februari sudah kita harus running lagi. Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan, stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu,” tegas Tito.
