InfoRayaNews.Com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) menegaskan bahwa Sukabumi saat ini berada pada peringkat Nindya dan tengah berupaya keras untuk meraih predikat tertinggi sebagai Kabupaten Layak Anak. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat evaluasi dan percepatan pemenuhan indikator KLA menjelang batas akhir penginputan data pada 30 April 2026, yang digelar di Pendopo Sukabumi pada Selasa (28/4).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi, H. Agus Sanusi, melaporkan bahwa hingga 20 April 2026 capaian evaluasi mandiri baru mencapai 578,82 poin dari total 1.000 poin. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 848 poin. “Dengan waktu yang tersisa hanya beberapa hari sebelum batas akhir penginputan, diperlukan upaya percepatan yang lebih terarah, terkoordinasi, dan fokus. Keberhasilan Kabupaten Layak Anak bukanlah tanggung jawab satu perangkat daerah semata, melainkan hasil kolaborasi seluruh gugus tugas,” tegasnya.
Ketua Gugus Tugas KLA, Boyke Martadinata, mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah dan lintas sektor agar segera menuntaskan tugas administratif serta melengkapi bukti fisik. “Masalah anak sudah menyangkut semua sektor, mulai dari pemenuhan psikologi, kebutuhan ekonomi, akses pelayanan kesehatan, hingga intervensi pendidikan. Setiap kebijakan baru, mekanisme, dan aplikasi dari setiap unsur pimpinan harus segera dilaksanakan dan dilaporkan. Waktu kita tinggal dua hari lagi,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya delegasi tugas yang jelas di setiap satuan kerja agar target penilaian tercapai.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Shindy Dyah Ayu Lestari, yang hadir secara daring, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi sementara, nilai Kabupaten Sukabumi berada di angka 750,53 poin, masih bertahan di level Nindya. “Kami mendorong Kabupaten Sukabumi untuk memaksimalkan sisa waktu dua setengah hari ini. Masih ada lima klaster kelembagaan yang harus dipenuhi datanya oleh teman-teman perangkat daerah. Jika semua mengisi dokumen kebijakan, inovasi, dan MoU, saya yakin nilainya akan terdongkrak signifikan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa hingga kini, dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, belum ada satu pun yang berhasil meraih predikat tertinggi KLA.
Rapat koordinasi ditutup dengan instruksi kepada seluruh sektor terkait untuk berkolaborasi merampungkan penginputan data secara masif dalam 48 jam ke depan, demi mewujudkan komitmen perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukabumi.
