“LEASING BUKAN NEGARA DI ATAS NEGARA! Penarikan Paksa Kendaraan di Jalan Raya Bisa Berujung Pidana, Hak Eksekusi Fidusia Tak Membenarkan Aksi Premanisme”

KEDIRI — Jalan raya bukan ruang eksekusi utang. Tidak ada perusahaan pembiayaan, debt collector, ataupun kelompok penagih yang berhak mengubah jalan umum menjadi arena intimidasi, pemaksaan, dan pengambilalihan kendaraan secara sepihak.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi di kawasan Simpang Lima Gumul, Kabupaten Kediri, bulan lalu, menjadi gambaran serius tentang bagaimana persoalan kredit kendaraan bermotor dapat berubah menjadi persoalan hukum yang jauh lebih kompleks. Seorang pengemudi dikabarkan mengalami penghadangan oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai penagih utang dari perusahaan pembiayaan. Dalam peristiwa tersebut, kunci kendaraan disebut diambil secara paksa, dokumen kendaraan diperiksa tanpa persetujuan, dan pengemudi dipaksa turun dari mobil.

Apabila rangkaian tindakan tersebut benar terjadi sebagaimana dilaporkan, persoalannya tidak lagi cukup dilihat sebagai aktivitas penagihan cicilan. Ada pertanyaan hukum yang jauh lebih mendasar: atas dasar kewenangan apa seseorang dapat menghentikan kendaraan warga di jalan raya, mengambil kuncinya, memaksa pengemudinya turun, serta menguasai kendaraan tanpa persetujuan pemilik atau mekanisme eksekusi yang sah?

Inilah batas yang harus dipahami oleh industri pembiayaan maupun para penagih utang: hak menagih piutang bukan hak untuk merampas kemerdekaan, mengintimidasi, atau mengambil alih penguasaan barang dengan kekerasan.

PUTUSAN MK: LEASING TIDAK BOLEH MENAFSIRKAN WANPRESTASI SECARA SEPIHAK

Prinsip utama yang harus menjadi pegangan dalam sengketa pembiayaan kendaraan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 6 Januari 2020.

Putusan monumental tersebut memberikan pembatasan konstitusional terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, khususnya terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi), dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme dan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Artinya, perusahaan pembiayaan tidak boleh secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi, kemudian menggunakan pernyataan tersebut sebagai pembenaran untuk mengambil kendaraan dengan paksaan.

Namun, ketentuan ini juga harus dipahami secara utuh. Apabila kriteria wanprestasi telah disepakati secara jelas dalam perjanjian dan debitur mengakui telah cidera janji, sementara penyerahan kendaraan dilakukan secara sukarela, eksekusi tidak selalu harus didahului putusan pengadilan.

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menolak permohonan pengujian berikutnya juga tidak menghapus prinsip konstitusional dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya tunggakan cicilan, melainkan apakah syarat wanprestasi, hak eksekusi, dan tata cara pengambilalihan objek jaminan benar-benar terpenuhi.

UU JAMINAN FIDUSIA: ADA HAK EKSEKUSI, TETAPI BUKAN KEKUASAAN TANPA BATAS

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan melalui objek jaminan yang telah dibebani fidusia secara sah.

Pasal 11 mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia untuk didaftarkan. Pasal 14 ayat (3) menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal pencatatannya dalam Buku Daftar Fidusia.

Baca Juga Ini di InfoRayaNews.Com

Gerindra Wujudkan Kepedulian Sosial, Lansia Ragunan Kini Lebih Terlindungi

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, tetapi penerapannya wajib memperhatikan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Pasal 29 mengatur mekanisme eksekusi melalui:

  1. Pelaksanaan titel eksekutorial.
  2. Penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum.
  3. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak apabila memenuhi persyaratan undang-undang.

Sementara itu, Pasal 30 memberikan kewajiban kepada pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.

Akan tetapi, Pasal 30 tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan kepada debt collector untuk menggunakan kekerasan, ancaman, atau tindakan sewenang-wenang.

Di sinilah pentingnya membedakan antara hak eksekusi yang diberikan undang-undang dan cara pelaksanaan eksekusi yang harus tetap tunduk pada hukum.

Bahkan, apabila perusahaan pembiayaan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, sertifikat tersebut bukanlah surat izin untuk melakukan segala tindakan terhadap debitur.

POJK 22/2023: OJK MELARANG PENAGIHAN DENGAN ANCAMAN DAN KEKERASAN

Persoalan ini semakin jelas apabila ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 61 mengatur bahwa perusahaan jasa keuangan yang menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan wajib memastikan adanya kerja sama tertulis. Pihak ketiga tersebut harus berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, serta menggunakan tenaga penagih yang memiliki sertifikasi di bidang penagihan sesuai ketentuan.

Lebih tegas lagi, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan penagihan dilakukan sesuai norma masyarakat dan ketentuan perundang-undangan.

Penagihan dilarang:

  • Menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.
  • Menggunakan tekanan fisik maupun verbal.
  • Ditujukan kepada pihak selain konsumen.
  • Dilakukan secara terus-menerus sehingga mengganggu.
  • Dilakukan di luar alamat penagihan atau domisili konsumen tanpa persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu.
  • Dilakukan di luar waktu yang ditentukan, yakni Senin sampai Sabtu, selain hari libur nasional, pukul 08.00 sampai 20.00 waktu setempat, kecuali terdapat persetujuan atau perjanjian untuk penyimpangan tempat dan waktu.

Bahkan, Pasal 62 ayat (4) menyediakan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan tersebut, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif hingga pencabutan izin usaha.

Artinya, perusahaan pembiayaan tidak bisa begitu saja melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa tindakan intimidasi dilakukan oleh pihak ketiga yang mereka pekerjakan.

Penggunaan jasa debt collector tidak menghapus kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memastikan proses penagihan berjalan sesuai hukum.

Prabowo ke Para Pengusaha: Seluruh Rakyat Indonesia Pemegang Saham dalam Kekayaan Bangsa

KUHP NASIONAL: ANCAMAN PIDANA SEMBILAN TAHUN BUKAN SEKADAR GERTAKAN

Persoalan menjadi jauh lebih serius apabila penagihan telah disertai kekerasan, ancaman, pemaksaan penyerahan kendaraan, atau tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 482 ayat (1) KUHP Nasional tentang tindak pidana pemerasan.

Ketentuan tersebut mengancam pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang miliknya atau milik orang lain.

Dengan demikian, apabila terdapat tindakan pemaksaan penyerahan kendaraan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, unsur Pasal 482 patut diperiksa oleh penyidik.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap pengambilan kendaraan dalam proses penagihan otomatis merupakan pemerasan. Penyidik harus membuktikan seluruh unsur tindak pidana tersebut, termasuk maksud menguntungkan diri secara melawan hukum.

Selain itu, Pasal 479 KUHP Nasional dapat menjadi perhatian apabila ditemukan unsur pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Penerapannya harus memperhatikan unsur pengambilan barang dengan maksud memiliki secara melawan hukum, sehingga tidak boleh langsung dilekatkan hanya karena terjadi penguasaan kendaraan secara paksa.

Pasal 448 KUHP Nasional juga relevan untuk diperiksa apabila ditemukan tindakan pemaksaan secara melawan hukum agar seseorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam kondisi tertentu, tindakan membatasi kebebasan seseorang secara melawan hukum juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai perampasan kemerdekaan.

Jadi, konstruksi pidananya harus dibangun berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar label debt collector atau anggapan bahwa seluruh penarikan kendaraan merupakan tindak pidana.

DEBT COLLECTOR BISA DITAHAN? INI KETENTUAN KUHAP TERBARU

Ada hal penting yang sering tidak diketahui masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP baru mengatur bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim.

Semangat Baru Pelajar SMP Mutiara Palabuhanratu: Kenangan MPLS Juli 2026

Pasal 100 ayat (5) juga mengatur persyaratan penahanan, termasuk adanya minimal dua alat bukti yang sah serta kondisi tertentu yang disebutkan dalam ketentuan tersebut.

Karena itu, apabila tindakan penagihan memenuhi unsur pemerasan sebagaimana Pasal 482 KUHP Nasional yang ancaman pidananya maksimal sembilan tahun, secara hukum terdapat dasar untuk mempertimbangkan penahanan.

Tetapi, penahanan bukan tindakan otomatis hanya karena seseorang dilaporkan atau dituduh sebagai debt collector yang melakukan penarikan paksa.

Penyidik tetap wajib memenuhi persyaratan hukum acara pidana, termasuk syarat objektif, syarat subjektif, alat bukti, dan prosedur penahanan yang berlaku.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN LEASING: JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK PIHAK KETIGA

Pertanyaan berikutnya adalah apakah perusahaan pembiayaan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan intimidasi dilakukan oleh debt collector eksternal?

Jawabannya harus dilihat dari hubungan kerja, surat tugas, perjanjian kerja sama, instruksi, pengetahuan, dan keterlibatan perusahaan.

Pasal 61 dan Pasal 62 POJK Nomor 22 Tahun 2023 memberikan kewajiban pengawasan dan tanggung jawab kepatuhan kepada perusahaan jasa keuangan.

Apabila ditemukan bahwa tindakan penagihan yang melanggar hukum dilakukan atas perintah, sepengetahuan, atau dengan keterlibatan pihak perusahaan, maka aspek pertanggungjawaban perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat perlu diperiksa lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ranah perdata, Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan dasar gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Pasal 1367 KUHPerdata dapat menjadi pertimbangan dalam menilai tanggung jawab seseorang atau badan atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.

Dengan kata lain, perusahaan pembiayaan tidak boleh menjadikan keberadaan pihak ketiga sebagai tameng untuk menghindari pemeriksaan atas kemungkinan keterlibatan maupun kelalaiannya sendiri.

YURISPRUDENSI DAN PUTUSAN PENGADILAN: HUKUM TIDAK MEMBENARKAN MAIN HAKIM SENDIRI

Dalam membangun argumentasi hukum, beberapa putusan penting harus diperhatikan.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Panglima TNI Buka Kejurnas Garuda Prima Offroad Challenge 2026

Putusan ini merupakan landasan utama mengenai pembatasan eksekusi objek jaminan fidusia. Kreditur tidak dapat memaksakan eksekusi sendiri apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan ini menolak permohonan pengujian lanjutan terkait eksekusi fidusia. Putusan tersebut harus dibaca bersama Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, bukan dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali praktik penarikan paksa tanpa prosedur.

Ketiga, Pasal 1365 KUHPerdata.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Penting dipahami bahwa putusan MK tersebut merupakan putusan pengujian undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan ketentuan KUHPerdata merupakan landasan normatif gugatan perdata. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan dengan putusan pidana yang membuktikan kesalahan seseorang dalam perkara konkret.

JANGAN SALAH LANGKAH KETIKA DIHADANG DEBT COLLECTOR DI JALAN

Masyarakat yang mengalami penghadangan kendaraan perlu memahami langkah perlindungan hukum berikut:

  1. Tetap tenang dan utamakan keselamatan. Hindari perlawanan fisik yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
  2. Minta identitas petugas, surat tugas, identitas perusahaan, dan bukti kewenangan penagihan.
  3. Mintalah penjelasan mengenai dasar wanprestasi, surat peringatan, serta Sertifikat Jaminan Fidusia apabila kendaraan memang dibebani jaminan fidusia.
  4. Jangan menandatangani dokumen penyerahan kendaraan, pengakuan utang, atau berita acara yang tidak dipahami atau tidak sesuai fakta.
  5. Dokumentasikan kejadian secara aman, termasuk identitas kendaraan, orang yang terlibat, waktu, lokasi, saksi, dan rekaman CCTV apabila tersedia.
  6. Apabila terdapat ancaman, kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan, segera hubungi kepolisian dan buat laporan dengan menyampaikan kronologi serta bukti yang tersedia.
  7. Ajukan pengaduan kepada perusahaan pembiayaan dan OJK melalui kanal pengaduan resmi apabila ditemukan pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen.
  8. Mintalah pendampingan hukum agar persoalan wanprestasi tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan hak-hak hukum debitur.

Perlu digarisbawahi, menolak cara penagihan yang melanggar hukum bukan berarti menghapus kewajiban membayar utang. Debitur tetap wajib menyelesaikan kewajiban perdatanya sesuai perjanjian yang sah.

DEDY LUQMAN HAKIM: JANGAN SAMPAI HAK KREDITUR BERUBAH MENJADI ALAT PENINDASAN

Menanggapi fenomena tersebut, Dedy Luqman Hakim, S.H., Praktisi Hukum, Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Hukum GRIB Jaya DPC Kediri, sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya, menegaskan bahwa penegakan hukum harus berdiri di atas keseimbangan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap hak debitur.

Menurutnya, perusahaan pembiayaan memang mempunyai hak untuk menagih kewajiban pembayaran dan mengeksekusi objek jaminan fidusia sesuai ketentuan undang-undang. Akan tetapi, hak tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan intimidasi, kekerasan, maupun tindakan main hakim sendiri.

“Jangan sampai masyarakat dibuat seolah-olah tidak memiliki perlindungan hukum hanya karena sedang menunggak cicilan kendaraan. Kreditur mempunyai hak menagih, tetapi debitur juga mempunyai hak untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang. Tidak ada satu pun perjanjian pembiayaan yang memberikan kewenangan kepada debt collector untuk bertindak di atas hukum,” tegas Dedy.

Ia juga mengingatkan bahwa penarikan kendaraan harus dibedakan secara tegas antara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sah dan tindakan penguasaan kendaraan yang dilakukan melalui pemaksaan.

“Kalau memang debitur wanprestasi, tempuh mekanisme hukum. Kalau ada hak eksekusi, jalankan sesuai prosedur. Jangan menghadang kendaraan di jalan, merampas kunci, mengintimidasi pengemudi, kemudian berlindung di balik alasan menjalankan tugas perusahaan. Surat tugas bukan surat kekebalan hukum,” lanjutnya.

Stok Aman 5,2 Juta Ton, Indonesia Mulai Ekspor Beras ke Malaysia

Dedy menambahkan, apabila terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum harus menguji perbuatan tersebut secara objektif berdasarkan unsur pasal, alat bukti, serta keterlibatan masing-masing pihak.

“Jangan sampai persoalan perdata dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan pidana. Sebaliknya, jangan pula setiap sengketa kredit langsung dipaksakan menjadi perkara pidana. Hukum harus ditegakkan secara profesional, proporsional, dan berdasarkan fakta,” ujarnya.

PENEGAKAN HUKUM TIDAK BOLEH TAKLUK KEPADA INTIMIDASI

Persoalan penarikan kendaraan secara paksa bukan hanya menyangkut hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur. Di dalamnya terdapat persoalan perlindungan hak milik, keamanan pribadi, kebebasan bergerak, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Sementara Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada hukum hanya karena membawa surat tugas perusahaan atau bekerja untuk lembaga pembiayaan.

Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara yang membiarkan siapa pun mengambil alih hak orang lain dengan kekuatan fisik.

Pada akhirnya, pesan hukumnya sederhana tetapi tegas: utang wajib dibayar, hak kreditur wajib dihormati, tetapi martabat, kebebasan, dan hak-hak debitur juga wajib dilindungi.

Jalan raya adalah ruang publik, bukan ruang eksekusi sepihak. Penagihan adalah aktivitas hukum, bukan legitimasi premanisme.

Hukum harus menjadi panglima, bukan sekadar tulisan di atas kertas.

Salam Penegakan Hukum.

Oleh: Dedy Luqman Hakim, S.H.
Praktisi Hukum
Wakil Ketua Bidang (WAKABID) Hukum GRIB Jaya DPC Kediri
Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Tirta Mustika (CAKRAM) Kediri Raya

 

(Red)

Kata kunci SEO: Debt Collector Rampas Mobil, Penarikan Paksa Kendaraan, Leasing Tarik Kendaraan, Hukum Jaminan Fidusia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *