Jadi Penasihat Khusus, Said Iqbal Akan Bantu Prabowo Analisis Kebijakan Terkait Kesejahteraan Pekerja

Jakarta, 8 Juni 2026 — Said Iqbal menyatakan bahwa ia akan membantu Presiden Prabowo Subianto menyusun kebijakan terkait kesejahteraan pekerja setelah resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Senin (8/6).

Hal tersebut, lanjut Said, akan menjadi tugas utamanya sebagai Penasihat Khusus Presiden. Ia menambahkan bahwa tugas tersebut juga sejalan dengan visi Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

Baca Juga Ini di InfoRayaNews.Com

Muatan Kelapa Tumpah ke Jalan, Benturan Dua Truk di Jalur Citarik Palabuhanratu

“Pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto,” ujar Said usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Said menambahkan bahwa terdapat tiga aspek terkait kesejahteraan pekerja yang akan menjadi fokus analisisnya setelah menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Kodaeral XIII Hadiri Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2026-2027

Pertama, ia akan memberikan masukan terkait kebijakan yang mendukung kepastian kerja (job security). Menurutnya, aspek tersebut sangat krusial bagi kesejahteraan pekerja mengingat pertumbuhan ekonomi seharusnya dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan stabilitas pekerjaan.

Kedua, ia juga akan mengkaji kebijakan yang dapat memberikan kepastian pendapatan (income security) bagi pekerja. Dalam hal ini, ia akan membantu Presiden merumuskan kebijakan terkait kelayakan upah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pengolah Sampah Terpadu Banyumas Jadi Prioritas Nasional, Masalah Sampah Ditarget Tuntas 2–3 Tahun

Ketiga, ia menambahkan bahwa jaminan sosial (social security) juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tuturnya.

Panglima TNI Ikuti Fun Shooting di Bumi Marinir Cilandak

Lebih lanjut, sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said akan memastikan bahwa ketiga aspek tersebut dapat menjadi pertimbangan utama dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dari sisi job security, ia mengatakan perlu adanya perubahan ketentuan dan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja alih daya (outsourcing). Dari sisi income security, ia menilai RUU Ketenagakerjaan juga perlu memuat ketentuan pengupahan yang layak dan mampu meningkatkan daya beli pekerja.

Wadan Satgas TMMD Ke-130 Kodim 1808/Mansel Laksanakan Pengecekan Personel Guna Pastikan Kesiapan dan Kondisi Kesehatan Anggota

Sementara itu, dari sisi social security, ia mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaan perlu mengatur perlindungan sosial bagi pekerja informal dengan hak-hak yang sejalan dengan standar International Labour Organization (ILO).

“Hal-hal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan,” jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *